Hasil Pemilu: Materi Gelap Bernama Golput
Hal yang paling mengesalkan saya mengenai permasalahan suara golput adalah: partai-partai, KPU, LSM, tidak pernah mengungkap bahwa permasalahan data kependudukan adalah biang dari semua masalah.
Parahnya lagi, partai "pemenang", sekaligus incumbent dalam setiap penampilan mereka di media selalu mengucapkan terimakasih-terimakasih-dan-terimakasih kepada masyarakat karena telah berpartisipasi dalam pemilu. Tanpa sadar mereka dengan segala kekuasaan yang mereka punya untuk "bersama kita bisa membangun bangsa" telah menzalimi 30% penduduk Indonesia yang berhak memilih.
Permasalahan golput menurut saya seperti masalah materi gelap di galaksi: mereka ada, dominan, namun tak terjelaskan dan "semua orang" merasa puas dengan fisika yang ada. Padahal lihat kekacauannya: prinsip dasar dari fisika itu sendiri tidak pernah kita tahu, tapi kita mengganggap kita tahu segalanya.
Mana ada di sekolah-sekolah diajarkan tentang materi gelap ketika belajar ilmu alam? Mana ada di sekolah diajarkan suara putih ketika belajar demokrasi Indonesia?
Padahal saya tidak minta yang macam-macam dari mereka yang akan memerintah. Sederhana saja: perbaiki data kependudukan. Mudah bikin KTP, mudah mengurus surat pindah, mudah dicatat sebagai warga negara.
Masalah data kependudukan bagi saya adalah isu penting, setidaknya di negara kita, yang karena taken for granted, harus setuju dengan demokrasi langsung. Demokrasi digadang-gadangkan karena memberi kesempatan kepada setiap, ya setiap, warga negara untuk memilih. Itu adalah pedang tajam bagi pembela demokrasi untuk membenarkan demokrasi sebagai sistem terbaik di negara ini. Maka, jika benar mau berdemokrasi maka setiap penduduk harus diberikan kesempatan memilih, tidak boleh, ya tidak boleh, ada penjegalan hak pilih penduduk. Ketidakberesan data kependudukan akan memotong leher kebebasan setiap individu bangsa Indonesia.
Berikutnya, masalah kependudukan adalah masalah uang! Sudah lazim bahwa seumur hidup kita selalu berurusan dengan masalah arsip kependudukan. Anda baru saja lahir langsung dicatat untuk kepentingan akte kelahiran. Kartu Keluarga anda juga harus diubah setelah kelahiran anda. Kemudian anda masuk sekolah, dengan menyertakan fotokopi data kependudukan. Begitu seterusnya sampai anda lewat 17 tahun. Lalu anda akan mulai berurusan dengan masalah yang lebih sulit lagi: bikin KTP. Anda harus mendatangi RT, lalu RW, lalu lurah, lalu ke balaikota. Dari sekian saringan anda harus membayar sejumlah uang pelicin.
Kenapa pemerintah begitu sulit mengurusi masalah kependudukan? Untuk pendaftaran, seharusnya pemeritah bisa menggunakan teknologi informasi. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan. Daerah Sragen misalnya, bisa melayani pembuatan KTP hanya dalam satu hari dengan biaya "resmi". Seharunya bupati Sragen yang jadi presiden RI daripada SBY!
Mereka bilang ini cuma 30%, toh di Amerika Serikat golputnya lebih besar. Salah! Di Amerika Serikat warga mendaftarkan diri secara sukarela setelah sebelumnya diberi kesempatan untuk memilih: ikut pemilu atau tidak. Kalau di Indonesia pendataan absolut di tangan KPU yang mengambil data dari pemerintah. Tiga puluh persen itu tidak wajar, jenderal!
"Demokrat", huh?
Parahnya lagi, partai "pemenang", sekaligus incumbent dalam setiap penampilan mereka di media selalu mengucapkan terimakasih-terimakasih-dan-terimakasih kepada masyarakat karena telah berpartisipasi dalam pemilu. Tanpa sadar mereka dengan segala kekuasaan yang mereka punya untuk "bersama kita bisa membangun bangsa" telah menzalimi 30% penduduk Indonesia yang berhak memilih.
Padahal saya tidak minta yang macam-macam dari mereka yang akan memerintah. Sederhana saja: perbaiki data kependudukan. Mudah bikin KTP, mudah mengurus surat pindah, mudah dicatat sebagai warga negara.
Masalah data kependudukan bagi saya adalah isu penting, setidaknya di negara kita, yang karena taken for granted, harus setuju dengan demokrasi langsung. Demokrasi digadang-gadangkan karena memberi kesempatan kepada setiap, ya setiap, warga negara untuk memilih. Itu adalah pedang tajam bagi pembela demokrasi untuk membenarkan demokrasi sebagai sistem terbaik di negara ini. Maka, jika benar mau berdemokrasi maka setiap penduduk harus diberikan kesempatan memilih, tidak boleh, ya tidak boleh, ada penjegalan hak pilih penduduk. Ketidakberesan data kependudukan akan memotong leher kebebasan setiap individu bangsa Indonesia.
Berikutnya, masalah kependudukan adalah masalah uang! Sudah lazim bahwa seumur hidup kita selalu berurusan dengan masalah arsip kependudukan. Anda baru saja lahir langsung dicatat untuk kepentingan akte kelahiran. Kartu Keluarga anda juga harus diubah setelah kelahiran anda. Kemudian anda masuk sekolah, dengan menyertakan fotokopi data kependudukan. Begitu seterusnya sampai anda lewat 17 tahun. Lalu anda akan mulai berurusan dengan masalah yang lebih sulit lagi: bikin KTP. Anda harus mendatangi RT, lalu RW, lalu lurah, lalu ke balaikota. Dari sekian saringan anda harus membayar sejumlah uang pelicin.
Kenapa pemerintah begitu sulit mengurusi masalah kependudukan? Untuk pendaftaran, seharusnya pemeritah bisa menggunakan teknologi informasi. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan. Daerah Sragen misalnya, bisa melayani pembuatan KTP hanya dalam satu hari dengan biaya "resmi". Seharunya bupati Sragen yang jadi presiden RI daripada SBY!
Mereka bilang ini cuma 30%, toh di Amerika Serikat golputnya lebih besar. Salah! Di Amerika Serikat warga mendaftarkan diri secara sukarela setelah sebelumnya diberi kesempatan untuk memilih: ikut pemilu atau tidak. Kalau di Indonesia pendataan absolut di tangan KPU yang mengambil data dari pemerintah. Tiga puluh persen itu tidak wajar, jenderal!
"Demokrat", huh?
Comments
Negeri kita memang belum siap untuk menjadi lebih baik, dan cenderung merasa nyaman dengan apa yang ada, sekalipun kenyamanan itu semu ...
Seharusnya Bawaslu punya data golput administratif. Kalau data ini dipetakan dengan data demografi pemilih, bisa ketahuan deh pihak yang bermain :D
Namun Bawaslu tidak seprofesional itu.
Intinya, perbaiki data kependudukan Indonesia.